Analisis Putusan MK Terhadap Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Analisis Putusan Mk Terhadap Sistem Jaminan Sosial Tenaga Kerja

 

Analisis Putusan MK

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK dibentuk dengan fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya Jika suatu undang-undang atau salah satu bagian daripadanya dinyatakan terbukti tidak selaras dengan konstitusi, maka produk hukum itu akan dibatalkan MK.

Sehingga semua produk hukum harus mengacu dan tak boleh bertentangan dengan konstitusi. Disamping memiliki fungsi untuk melakukan pengujian produk hukum, MK juga memiliki fungsi untuk memutus sengketa antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilu.

Secara khusus disini akan dianalisis mengenai putusan MK Dalam Perkara Permohonan Pengujian Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Pasal 13 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi pemohon dalam hal ini adalah Dr. Rico Pandeirot S.H dkk.

Pokok permohoan para pemohon

  • Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian ketentuan Pasal 6 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Jamsostek yang secara lengkap berbunyi :

Pasal 6: Ayat (1)

“Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang¬¨undang ini meliputi:

  1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
  2. Jaminan Kematian;
  3. Jaminan Hari Tua;
  4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Ayat (2)

Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25 ayat (2)

“Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ketentuan tersebut diatas dianggap bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: ‚ÄúNegara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

  • Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 52 ayat (2) UU SJSN telah mengamanahkan agar BPJS (Badan Pelaksana Jaminan Sosial Nasional) yang ada (Jamsostek, Taspen, Asabri dan Askes) sudah harus disesuaikan paling lambat 5 tahun setelah UU SJSN diundangkan, oleh karena itu UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek seharusnya sudah disesuaikan paling lambat 19 Oktober 2009; akan tetapi hingga permohonan ini diajukan, UU BPJS Jamsostek tersebut belum juga dibuat, sehingga pelaksanaan operasional Jamsostek sejak tanggal 19 Oktober 2009 sudah tidak sejalan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 dan peraturan pelaksananya UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN;
  • Bahwa penyesuaian BPJS Jamsostek dengan UU SJSN sangat penting karena substansi UU Jamsostek tidak sejalan dengan SJSN. Beberapa hal yang tidak sejalan tersebut menurut Pemohon antara lain:
  1. Pasal 25 ayat (2) UU Jamsostek bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 melalui penjabaran Pasal 4 UU SJSN mengatur mengenai Bentuk Badan Hukum BPJS termasuk Jamsostek diselenggarakan dengan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akutabilitas, portabilitas, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program clan untuk sebebsar-besarnya kepentingan peserta.
  2. Pasal 6 UU Jamsostek tidak memasukan program pensiun seperti pada Pasal 18 UU SJSN sebagai penjabaran clan Pasal 34 ayat (2) UUD RI Tahun 1945.
  3. Bahwa yang cocok dengan harapan UU SJSN adalah Pengelolaan Jamsostek berbentuk Badan Hukum Perkumpulan sebagaimana diatur dalam stb 1870 No.64 jo. 1939 No.570 dan 569.

 

Aritkel terkait :

You may also like...