Jelang Pemilu, Dunia Pendidikan Diminta Tak Terpengaruh Kontestasi Politik

Jelang Pemilu, Dunia Pendidikan Diminta Tak Terpengaruh Kontestasi Politik

Jelang Pemilu, Dunia Pendidikan Diminta Tak Terpengaruh Kontestasi Politik

Jelang Pemilu, Dunia Pendidikan Diminta Tak Terpengaruh Kontestasi Politik

Sarana pendidikan menjadi salah satu tempat yang dilarang dicantumkan atribut kampanye demi tujuan politik tertentu. Pendidikan dianggap tak boleh dicampuradukan dengan politik.

Pun dengan peran akademisi dalam menghadapi tahun politik di 2019 sangat sentral, karena berpotensi “mempengaruhi” anak didik untuk tujuan politik tertentu. Untuk itu lah, akademisi diminta kedepankan netralitas dalam menghadapi Pemilu 2019.

Netralitas dalam pemilu merupakan satu dari 12 poin yang disepakati pimpinan Perguruan Tinggi

(PT) se-Indonesia, dalam acara embuk Nasional Peringatan Setahun dan Tindak Lanjut Deklarasi Nusa Dua pada 26-27 September 2018.

Selain netralitas dalam pemilu, akademisi juga diminta berperan aktif dalam menangkal radikalisme di kampus dan memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa ideologi Pancasila sangat penting.

Kegiatan Rembuk Nasional sendiri dibuka oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII

Bali-Nusra, Prof. Drs. I Nengah Dasi Astawa, M.Si., dengan keynote speech Kapolda Bali, Irjen. Pol. Dr. Drs. Petrus Reinhard Golose, M.M.

Penggagas dan koordinator acara, Dr. Ida Bagus Radendra Suastama mengatakan, civitas akademika dan sivitas akademis sepakati 12 pokok pikiran para akademisi dalam kegiatan tersebut.

Pertama, menghadapi tahun politik, kampus harus terus menjaga independensi (kemandirian). “Netralitas akademik harus terus dijaga. Tidak terpengaruh konstestasi politik terkini (Pilpres 2019),” jelasnya.

Kedua, menolak semua bentuk radikalisme masuk kampus, baik pemikiran maupun tindakan.

“Indikasi adanya kelompok-kelompok radikal dan intoleran di kampus biasanya diawali dari sikap dan pola interaksi mereka yang cenderung eksklusif dan merasa superior di antara kelompok lainnya,”.

Ketiga, mendirikan pusat-pusat studi Pancasila di kampus-kampus sebagai wadah pengkajian dan perumusan kurikulum pengajaran dan pendidikan Empat Konsensus Kebangsaan dengan metode kemasan dan komunikasi yang sesuai dengan generasi sekarang.

Keempat, perlunya memasukkan materi pendidikan agama, bela negara, dan Pancasila dalam seleksi dosen dan pengurus organisasi kemahasiswaan.

Kelima, secara reguler, mengadakan pelatihan dan refreshment bagi dosen pengajar khususnya mata kuliah Pancasila dan bela negara, sekaligus untuk menemukan metode-metode pengajaran baru yang lebih inovatif.

Keenam, pentingnya kerjasama antar pimpinan program studi di dalam kampus maupun antarkampus untuk mencegah berkembangnya radikalisme dan paham-paham intoleransi. Termasuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian pertahanan, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

 

Sumber :

http://bengawan.uns.ac.id/contoh-teks-eksplanasi-gerhana-bulan/

You may also like...