Orang Tua Siswa Keluhkan Penahanan Ponsel dan Denda Rp 500 Ribu Oleh SMP 5 Cimahi

Orang Tua Siswa Keluhkan Penahanan Ponsel dan Denda Rp 500 Ribu Oleh SMP 5 Cimahi

Orang Tua Siswa Keluhkan Penahanan Ponsel dan Denda Rp 500 Ribu Oleh SMP 5 Cimahi

Orang Tua Siswa Keluhkan Penahanan Ponsel dan Denda Rp 500 Ribu Oleh

Aturan internal sekolah yang berlaku di SMP 5 Cimahi dalam menertibkan

penggunaan ponsel oleh siswa, dinilai orang tua siswa sebagai tindakan yang tidak mendidik.

Betapa tidak, penyitaan ponsel ini dilakukan selama siswa masih dalam masa belajar di sekolah tersebut dan penyerahannya tidak disertai tanda bukti sita dan serah terima barang.

Engkos, salah satu orang tua siswa SMP 5 Cimahi yang ditemui RMOLJabar, mengaku kecewa dan heran melihat penerapan aturan penertiban ponsel di sekolah itu.

“Saya setuju dan mengapresiasi kebijakan sekolah melarang siswa membawa ponsel

ke sekolah karena banyak membawa dampak buruk. Tetapi sekolah juga mestinya bijak, ketika orang tua datang ke sekolah dan membuat surat perjanjian, ponsel harusnya dikembalikan. Ini kan tidak. Kalau ponsel itu hilang saat dalam penguasaan guru, siapa yang bertanggung jawab, apalagi tidak ada tanda bukti penyitaan barang yang dipegang oleh siswa pemilik ponsel,” kata Engkos, Selasa (5/9).

Kusnadi memaparkan, ia berprofesi sebagai pengemudi yang tinggal terpisah dengan anaknya. Ia membelikan ponsel untuk anaknya sebagai sarana berkomunikasi. Ternyata, kata dia, saat upacara, guru melakukan razia ponsel dan sang anak kedapatan membawa hp di dalam tasnya.

“Ponsel anak saya disita tak bisa diambil hingga akhir tahun atau bayar denda Rp. 500 ribu.

Saya sudah minta kebijakan dari guru, tetapi tidak diberikan. Ponsel itu kan bukan barang bukti kriminal, susah payah saya belikan untuk anak sebagai tanda penebus ketidakhadiran saya sehari-hari,” katanya sedih bercampur kesal.

Ia menambahkan, saat bertemu guru BP di SMP 5 Cimahi dikatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan kesepakatan orangtua siswa. Tetapi menurutnya, ia sama sekali tidak pernah diberi tahu tentang kesepakatan penahanan ponsel selama siswa belajar di sekolah tersebut plus denda Rp. 500 ribu.

“Boleh menerapkan disiplin, tapi tidak jangan merugikan orang tua siswa,” cetusnya.

Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi Didik Suratno Nugrahawan mengungkapkan pada dasarnya, sekolah memiliki otonomi masing-masing untuk menerapkan aturan mengenai ponsel.

“Peraturan itu tergantung masing-masing situasi dan budaya sekolah,” kata dia saat dikonfirmasi.

Ia mengaku mendukung kebijakan sekolah, tetapi untuk penahanan ponsel ia pribadi mengaku kurang setuju apalagi bila ada pengenaan denda terhadap siswa.

“Kalau untuk denda saya memang sudah larang, dan saya sudah tanyakan pada Kepala Sekolah SMP 5 Cimahi, katanya kebijakan penahanan ponsel sudah merupakan kesepakatan orang tua siswa. Saya tidak bisa apa-apa,” tandasnya

 

 

Sumber :

https://pihvikeisari.com/pengertian-mikrobiologi-dan-perkembangan-dari-mikrobiologi/

You may also like...