Saring Informasi

Saring Informasi

Saring Informasi

Saring Informasi

Sebagian masyarakat Indonesia kini dilanda fenomena post-truth (pasca-kebenaran). Ciri yang paling menonjol adalah mereka lebih percaya pada informasi dan data palsu, serta menganggapnya sebagai kebenaran. Informasi dan data palsu terus direproduksi dan disebarluaskan, terutama melalui media sosial, sehingga menimbulkan distorsi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pers berperan penting menjadi clearing house, tempat semua informasi yang beredar disaring dengan saksama. Agar bisa menjadi clearing house informasi, media massa harus bekerja dengan benar sesuai prinsip jurnalistik dan perannya seperti diamanatkan UU Pers. Selain itu, bijak bermedia sosial merupakan salah satu cara ampuh melawan post-truth, sekaligus menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.

Budayawan Universitas Indonesia Bambang Wibawarta menuturkan istilah post-truth sebenarnya sudah ada sejak tahun 1990-an. Namun, semakin marak digunakan pada era Brexit dan era keterpilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. Post-truth dapat diartikan sebagai fenomena yang membuat ada kebenaran lagi yang sejatinya merupakan kebenaran semu yang dibuat untuk menutupi kebenaran yang sebenar-benarnya.

Post-truth ini membuat satu wacana yang berbeda dengan kebenaran yang ada. Pascakebenaran. Ya tentunya pasti jadi tidak benar,” ujar Bambang kepada Suara Pembaruan, Sabtu (27/4/2019).

Bambang Wibawarta.

Post-truth, lanjutnya, merupakan suatu terminologi yang tidak bisa diterjemahkan langsung ke bahasa Indonesia. “Post truth tetap disebut post-truth karena jika diganti dengan bahasa Indonesia, maka bisa jadi belum tentu tepat,” kata pria yang juga menjabat wakil rektor Universitas Indonesia bidang Akademik dan Kemahasiswaan ini.

Terkait dengan pascakebenaran atau mencari kebenaran semu, post-truth sangat erat

kaitannya dan tidak bisa dipisahkan dari hoax, manipulasi, dan fakenews. ”Karena mereka mencari yang berbeda dengan kenyataan yang ada. Ini berkembang karena ada dua pilihan yang berbeda dan tentunya ada pandangan yang memiliki kepentingan berbeda pula,” tutur Bambang.

Dalam hidup, sejatinya seseorang terus didorong untuk selalu mencari kebenaran serta tidak boleh keluar dari koridor kebenaran, terlebih bagi para akademisi dan jurnalis. Ketika seseorang mencari kebenaran, maka dia pasti akan dihadapkan pada sejumlah fakta yang memaparkan kejujuran.

“Saya mencoba melihat ini secara ilmiah saja. Jika datanya menampilkan hasil turun misalnya, maka sungguh janggal rasanya jika lantas kita ubah atau katakan menjadi naik. Ini sama saja mengingkari kebenaran yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang valid,” papar Bambang.

Kemunculan post-truth di Indonesia yang menyebar masif sangat dipengaruhi oleh media sosial. Saat ini media sosial memiliki pengaruh besar dan masif untuk menyebarkan sesuatu, terutama bila sama dengan pandangan orang tersebut.

“Media sosial makin mempermudah penyebaran post-truth.

Kalau tidak ada medsos tentu akan sulit untuk menyebarkan pendapat. Misalnya harus menghimpun orang dalam pertemuan, menulis di media massa, atau cara-cara konvensional lainnya. Kalau di medsos, tanpa nama atau anonim pun, dapat diyakini kebenarannya selama sejalan dengan yang menjadi pandangan orang tersebut,” beber Bambang.

Dari situ bisa diketahui bahwa post-truth sangat berkaitan erat dengan emosional seseorang. Ikatan emosional mengalahkan faktor lainnya, misalnya pendidikan, agama, dan status ekonomi. “Kenapa bisa sedemikian masif? Ya karena ada ikatan emosionalnya. Ikatan perasaan. Misalnya tidak memperoleh keadilan yang sama, tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Hal-hal seperti inilah yang mengikat,” tutur Bambang.

Kunci untuk mengatasi post-truth adalah dengan mengasah serta meningkatkan

kemampuan literasi dalam memahami gempuran hoax. Banyaknya berita bohong seolah dipersepsi menjadi benar disebabkan rendahnya kemampuan literasi seseorang. Padahal, ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggali kebenaran, terlebih di era digital seperti saat ini.

“Di sinilah saya merasa peran media massa mainstream harus benar-benar dijalankan dengan berpihak kepada kebenaran. Jangan pernah tinggalkan kebenaran, sehingga media bisa menjadi sumber referensi tepercaya untuk memihak kebenaran,” tutur Bambang.

Media, lanjutnya, berhak memilah dan memilih siapa pun narasumber yang akan dimuat atau ditayangkan. Jika seseorang memiliki pernyataan atau pandangan yang berbeda jauh dari fakta kebenaran, maka media juga harus tegas untuk tidak memunculkan orang tersebut dalam berita yang ditulis atau ditayangkan di televisi. Seleksi pemilihan narasumber dapat dilakukan jajaran redaksi agar tak sembarang orang bisa dimuat pernyataannya, sehingga media tetap menjadi rujukan kebenaran yang bisa dipercaya oleh masyarakat luas.

“Media punya peran untuk menyaring. Mari semua bersikap dewasa menyikapi ini. Jangan membuat situasi bertambah panas,” pungkas Bambang.

 

Sumber :

You may also like...